AYOBGOR – Memasuki bulan kedua tahun 2023 semakin banyak rencana pemerintah yang bakal direalisasikan, salah satunya adalah bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat bansos BPNT dari Kemensos.
Mungkin di antara para pembaca disini masih banyak yang bingung, bansos BPNT tuh apa sih? Manfaatnya apa saja? Siapa saja yang berhak mendapat bansos ini? Dan masih banyak pertanyaan serupa lainnya.
Nah, mari kita bahas satu-satu pertanyaan kalian di artikel ini. Yuk simak penjelasannya.
Mengutip dari laman resmi sikapiuangmu.ojk.go.id, Bansos BPNT adalah sebuah program dari Kemensos (dikenal juga sebagai Kartu Sembako) yang mana bantuan itu diberikan dalam bentuk non tunai dan disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.
Nantinya, dana bansos ini masuk ke Kartu Sembako yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di warung yang sudah bermitra dengan pihak bank.
Bansos ini aturannya sudah ditetapkan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Adanya bansos BPNT ini dilaksanakan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan, seperti perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
Penyaluran bansos BPNT juga dinilai lebih efektif, akurat, tepat waktu, berkualitas, dan dikelola dengan baik dibandingkan bansos yang diberikan secara tunai.
Lebih lanjut, karena penerima dapat menyesuaikan penyaluran dana bansos nontunai dengan kebutuhannya, hal ini juga dapat membantu masyarakat mengembangkan kebiasaan menabung.
Lalu, gimana sih caranya supaya bisa dapat bansos BPNT 2023 setiap bulannya?
Perlu diketahui nih bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan bansos BPNT. Hanya yang memenuhi kriteria saja yang bisa menerima bansos BPNT.
Kriteria supaya bisa dapat bansos BPNT 2023 apa saja tuh?
Pastinya, penerima manfaat dari bansos BPNT berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi rentan miskin, miskin, maupun paling rendah 25 persen di daerah pelaksana.
Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat atau KPM (sebutan penerima bansos) bukan termasuk bagian dari Polri, TNI, maupun ASN atau PNS.
