AYOBOGOR.COM – Sri Mulyani blokir anggaran bansos sebesar Rp412 miliar. Lalu, apakah Bansos PKH dan BPNT tahap 1 akan tetap cair?
Mensos Tri Rismaharini mengeluhkan akan pemblokiran yang diberlakukan oleh Sri Mulyani dikarenakan anggaran Kemeterian Sosial turun hingga sekitar Rp300 milyar di tahun 2023.
Risma membeberkan bahwa pihaknya kesulitan akan adanya pemblokiran tersebut padahal Kemensos tidak pernah berbuat macam-macam.
"Anggaran 2023 jadi ini turun sekitar Rp300 M. Ini diblokir Rp412 miliar sendiri sudah diblokir di awal ... susah Pak, bener, kita rapat, ndak ada Pak kami ini macem-macem, susah kami Pak," ujar Risma.
Hal tersebut diungkapkan Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR pada hari Rabu, 8 Februari 2023. Menurutnya dengan adanya pemblokiran tersebut jelas menyulitkan Kemensos.
"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR, mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos, loh. Kami diblokir Rp400 miliar ini," lanjut Risma.
Risma mengungkapkan bahwa dalam anggaran yang diblokir tersebut juga terdapat anggaran yang diperuntukan untuk bansos atau bantuan sosial.
Protes telah dilakukan oleh Risma kepada Sri Mulyani dan menuntut agar dana tersebut segera dicairkan setelah mendapat persetujuan DPR.
Dengan adanya pemblokiran anggaran bansos tersebut, apakah bansos PKH dan BPNT tahap 1 batal cair?
Seperti yang kita ketahui pencairan PKH dibagi menjadi empat tahap dalam satu tahun atau dicairkan setiap tiga bulan sekali dan jika merujuk pada jadwal pencairan resmi PKH tahap 1 seharusnya cair paling lambat awal Maret 2023.
Namun, hingga saat ini Kemensos belum buka suara terkait apakah pemblokiran anggaran akan mempengaruhi pencairan PKH tahap 1 dan BPNT.
Demikian informasi mengenai anggaran bansos diblokir Menkeu Sri Mulyani dan tanggapan Kemensos Risma.