Selain pinjol, perbankan pun bisa diopsikan untuk meminjam uang. Namun terdapat beberapa perbedaan besar antara pinjaman di bank dengan pinjaman melalui pinjol.
Misalnya persyarat dan proses pengajuan di bank lebih banyak dan lebih lama ketimbang melalui pinjol. Selain itu, jumlah pinjaman dan tenor di bank lebih besar dan lebih panjang durasinya dibanding dengan pinjol.
Di satu sisi, karena dua faktor itu, bunga pinjaman di bank lebih rendah ketimbang di pinjol dengan rata-rata 10-20 persen per tahun. Sementara pinjol legal 0,8 persen per hari atau sekitar 24 persen per bulan.
Baca Juga: Rumus 3T dari LPS Jamin Simpanan Nasabah di Bank Tidak Hilang Meskipun Pailit
Tentu ketentuan tersebut bisa sangat berbeda bila dibanding pada pinpri atau pinjol ilegal. Selain bunga yang cenderung lebih besar, risiko penipuan dan ancaman lain bisa terjadi.
Itu semua bisa terjadi karena karena pinpri dan pinjol ilegal tidak mendasari aktivitasnya berdasarkan aturan yang diterapkan OJK maupun diawasi oleh lembaga tersebut.
Menabung memperbaiki kualitas hidup, LPS jamin keamanan simpanan bank
Tak bisa dipungkiri, menabung menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan menabung, banyak risiko ekonomi yang bisa ditekan, salah satunya untuk menghindari pinjaman.
Namun tak dapat dipungkiri juga, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih kurang. Ini juga berpengaruh terhadap gaya hidup dan pengambilan keputusan terkait keekonomian.
Fenomena pinjaman ilegal ini turut disorot oleh anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara dalam agenda kunjungan kerja pada kegiatan Literasi Keuangan dan Pelindungan Konsumen oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Provinsi Bali, Jumat, 25 Agustus 2023.
"Literasi keuangan di masyarakat masih sangat rendah sehingga masyarakat masih sering dimainkan oleh pelaku industri jasa keuangan, apalagi pinjol ini masih sangat berpengaruh," katanya.
Menurut dia, peningkatan literasi dan inklusi keuangan begitu penting guna memberikan pemahaman terhadap sektor keuangan agar menopang kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Itu juga yang mendorong dukungan Komisi XI DPR RI terhadap LPS yang menargetkan operasional kantor perwakilan (kanwil) di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
"Kita berharap, LPS mulai membuka kantor perwakilan supaya kedekatan dengan industri makin dekat sehingga pengawasan juga semakin bagus untuk dilakukan," katanya.
Literasi keuangan mengedukasi beberapa hal. Seperti edukasi tentang keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, hingga investasi.