AYOBOGOR.COM -- Memasuki bulan April 2025, pemerintah mulai mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode triwulan kedua. Ini termasuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan berbagai bantuan sejenis lainnya. Namun, ada perubahan signifikan dalam sistem penerimaan bantuan sosial tahun ini, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2025, pemerintah melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial dan sistem penyalurannya. Data penerima yang sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini digantikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSTN), yang diyakini lebih akurat dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Meskipun pada tahap pertama tahun 2025 penyaluran bantuan sosial masih menggunakan DTKS, pada tahap kedua, DTSTN akan menjadi acuan utama. Diharapkan, dengan penggunaan data yang lebih segar dan terperbarui ini, penyaluran bantuan sosial akan lebih efisien dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun, perubahan ini juga membawa dampak bagi sejumlah penerima bansos. Beberapa orang yang sebelumnya menerima bantuan sosial mungkin tidak lagi terdaftar dalam daftar penerima, terutama bagi mereka yang telah mencapai usia produktif atau yang kondisi ekonominya sudah membaik.
Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, dalam kunjungannya ke Masjid Baiturrahman Desa Jati Jejer Rawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu, 6 April 2025, menjelaskan bahwa program bantuan sosial memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, namun keluarga tersebut diharapkan bisa mandiri setelah menerima bantuan tersebut.
Menteri Sosial mengingatkan bahwa penerima bantuan sosial, terutama yang berusia produktif, seharusnya berusaha keluar dari ketergantungan pada bansos. Program bansos dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar, namun diharapkan keluarga yang sudah menerima bantuan bisa berkembang dan menjadi keluarga yang mandiri.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifulah Yusuf, menekankan bahwa masyarakat usia produktif harus berfokus pada program pemberdayaan lainnya yang disediakan pemerintah, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program-program lain yang mendukung kemandirian ekonomi.
Dalam upaya memastikan bantuan sosial lebih efektif, data penerima akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Sementara itu, bagi penerima bansos yang tergolong penyandang disabilitas dan lansia, evaluasi akan dilakukan setiap lima tahun.
Evaluasi rutin ini bertujuan untuk menjaga agar bantuan sosial tetap tepat sasaran dan untuk memotivasi penerima bansos agar mereka bisa lepas dari ketergantungan seiring dengan waktu.
Saifulah Yusuf juga mengingatkan pentingnya peran pendamping dalam memastikan pemanfaatan bansos yang tepat. Pendamping diharapkan dapat memberi pemahaman kepada penerima bantuan mengenai bagaimana menggunakan bantuan sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Pendamping juga harus memastikan bantuan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan, seperti membeli pulsa atau untuk kegiatan yang tidak produktif.
Dengan perbaikan data dan sistem penyaluran bansos, diharapkan di tahun 2025 ini, bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga yang membutuhkan. Program bansos bukan hanya soal memberikan bantuan tunai atau pangan, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut.