AYOBOGOR.COM -- Pada hari ini, kami menginformasikan bahwa proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2025 mulai muncul di sistem.
Bantuan kali ini akan mencakup alokasi untuk tiga bulan: Januari, Februari, dan Maret 2025. Meskipun begitu, statusnya saat ini masih dalam tahap penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang artinya belum ada nama yang terdaftar untuk pencairan.
Seperti yang terpantau di menu sistem informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), saluran bantuan ini baru muncul di bagian proses penentuan KPM, evaluasi komponen, hingga tahap final closing.
Namun, meskipun periode salurannya sudah tertera, nama-nama penerima bantuan serta jumlah nominal bantuan yang akan diterima belum bisa dipastikan. Hal ini dikarenakan proses evaluasi dan verifikasi masih berlangsung.
Saat ini, proses penentuan KPM masih dalam tahap awal, sehingga nama-nama yang akan menerima bantuan dan nominal yang diterima belum bisa diketahui.
Pencairan akan dilakukan setelah tahap evaluasi komponen selesai, yang kemudian dilanjutkan dengan final closing. Hanya setelah tahap final closing, nama penerima dan jumlah bantuan yang diterima dapat dilihat dengan jelas di menu "view DTKS" pada sistem.
Perlu diingat bahwa pada tahap pertama 2025 ini, jika bantuan PKH diberikan untuk tiga bulan sekaligus, maka jumlah bantuan yang diterima akan lebih besar dibandingkan dengan pencairan sebelumnya yang dilakukan setiap dua bulan sekali.
Bantuan tetap akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia seperti biasa, tetapi sekali lagi, statusnya dapat berubah, jadi tetap pantau perkembangan terbaru di channel kami.
Sementara itu, bagi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga saat ini belum ada perubahan signifikan terkait periode salurannya di SIKS-NG. Pergerakan untuk BPNT belum terdeteksi, baik terkait periode salurannya maupun tahapan verifikasinya.
Meski demikian, kami berharap bantuan sembako ini akan segera mengikuti perkembangan yang sama seperti bantuan PKH, dengan saluran yang mulai terlihat di sistem.
Sebagian besar pertanyaan yang muncul juga berkaitan dengan status KPM PKH yang sempat cair pada tahap keempat tahun 2024. Apakah mereka tetap akan menerima bantuan pada tahap pertama tahun 2025? Jawabannya, belum tentu.
Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi kelayakan seorang KPM untuk menerima bantuan, di antaranya: KPM yang sudah meninggal, yang sudah tidak memenuhi kriteria lagi karena sudah sejahtera, atau yang terdaftar dengan kondisi yang tidak layak untuk menerima bantuan (misalnya, penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi/UMP, terdaftar sebagai pekerja di BPJS Ketenagakerjaan, atau pemilik perusahaan).
Namun, KPM yang telah divalidasi dalam tahap terakhir 2024 mungkin masih berpotensi menerima bantuan PKH pada 2025, asalkan mereka memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
Setiap bulan, dilakukan verifikasi kelayakan oleh pemerintah daerah, dan jika mereka masih layak, mereka akan tetap menerima bantuan. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat, mereka tidak akan mendapatkan bantuan pada tahap pertama 2025.