Pengawasan diperketat agar tidak ada penyalahgunaan bantuan, dan pendamping khusus akan mendampingi proses penyaluran.
Setelah bantuan disalurkan, data penerima akan terus diperbarui. Penerima yang tidak memenuhi syarat akan dihapus dari daftar agar bantuan lebih tepat sasaran.
Pemerintah mempercepat digitalisasi data sosial. Dengan sistem ini, semua instansi pemerintah akan menggunakan data yang sama, membuat proses lebih cepat dan transparan.
Presiden memberikan arahan agar semua data disatukan untuk menghindari tumpang tindih. Instruksi presiden sedang dirancang untuk mendukung penggunaan DTSEN.
Penerima yang tidak memenuhi syarat, seperti ASN, TNI, dan Polri, akan dikeluarkan dari daftar. Dengan begitu, bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
DTSEN ditargetkan selesai dalam 2 minggu hingga 1 bulan. Setelah itu, data ini akan menjadi acuan utama untuk semua program bantuan.
Dengan data yang lebih akurat dan sistem modern, semoga bansos dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan secara efektif.***