AYOBOGOR.COM - Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, dan bantuan beras untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Tahun 2025 menghadirkan perubahan besar dalam cara penyaluran bantuan. Pemerintah ingin memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Pencairan tahap pertama bantuan dijadwalkan pada triwulan pertama 2025. Masyarakat bisa menerima bantuan seperti PKH, BPNT, dan beras 10 kg di bulan-bulan awal tahun.
BACA JUGA: Begini Nasib Penerima Bansos Setelah DTKS Dihapus Kemensos, Simak Informasi Selengkapnya!
Kabar baiknya, proses pencairan bantuan akan dilakukan serentak di seluruh daerah untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
Untuk tahap awal ini, pemerintah menggunakan data lama yang telah diverifikasi.
Jadi, penerima bantuan yang sudah terdaftar sebelumnya tetap mendapatkan hak mereka tanpa penundaan.
Meskipun menggunakan data lama, pemerintah terus memperbarui dan mengevaluasi data agar lebih akurat ke depannya.
Jika sebelumnya sering ada masalah data penerima yang tidak tepat, kini pemerintah punya solusi dengan menghadirkan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
DTSEN adalah sistem data baru yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber, seperti DTKS, P3KE, dan data registrasi lainnya.
Sistem ini memastikan data penerima lebih lengkap dan terhubung.
Masyarakat juga bisa memastikan data mereka benar melalui aplikasi Cek Bansos, selain melalui musyawarah di desa.
Pemerintah telah menyusun tiga langkah utama untuk penyaluran bantuan, yakni revisi aturan pengelolaan data, membentuk Satgas khusus untuk verifikasi penerima, dan memastikan bantuan sampai langsung ke penerima.
