AYOBOGOR.COM -- Pemerintah akhirnya memberikan titik terang mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diharapkan dapat segera dilaksanakan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, membocorkan skema baru penyaluran bantuan tersebut, yang akan menggunakan sistem Government Technology (GFT).
Dalam skema ini, pemerintah memanfaatkan teknologi berbasis barcode untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong penerima untuk membelanjakan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Menurut Luhut, penerima BLT nantinya diwajibkan membuka rekening bank untuk menerima dana bantuan tersebut.
Selain itu, uang tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti bahan makanan tertentu di desa.
Sistem ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam penggunaan dana serta memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Luhut juga menambahkan bahwa sistem ini akan dikembangkan oleh anak-anak bangsa, melibatkan sekitar 300 orang yang bekerja di lembaga-lembaga seperti LKPP, Peruri, dan Telkom.
Sistem ini, yang berbeda dengan sistem tender proyek besar seperti e-KTP, diharapkan dapat mempercepat proses distribusi bantuan dan meningkatkan kesejahteraan di desa-desa.
Luhut optimis bahwa peredaran uang BLT akan tetap beredar di desa, yang diharapkan dapat memperkecil ketimpangan perekonomian antara desa dan kota.
Ia memperkirakan, dengan skema ini, perputaran uang di satu desa dapat mencapai hingga Rp9 miliar, yang mencakup dana desa, program makan bergizi gratis, hingga BLT.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pendekatan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan para pengembang sistem ini dalam beberapa minggu ke depan, setelah platform penyaluran bantuan mulai beroperasi.
Luhut juga menegaskan bahwa untuk menjaga integritas program ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit secara berkala.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional, Septian Harioseto, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Digitalisasi diharapkan dapat mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) secara transparan dan efisien. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan Belanja Negara.