AYOBOGOR.COM - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, baru-baru ini mengungkapkan sejumlah rencana program kerja Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dilangsungkan pada Rabu, 13 November 2024, Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos akan melakukan perubahan besar, salah satunya dengan merombak total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Saat ini, sekitar 48,9 persen atau 136,7 juta jiwa dari total penduduk Indonesia terdaftar dalam DTKS. Angka ini mencerminkan kondisi sosial-ekonomi warga Indonesia yang membutuhkan bantuan sosial.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,3 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa.
Selain itu, sekitar 0,83 persen atau 2,3 juta jiwa merupakan penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Target Kemensos pada 2025: Nol Persen Miskin Ekstrem
Di tahun 2025, Kemensos memiliki target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dan menurunkan angka kemiskinan umum di bawah enam persen.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Batal Ditunda Penyalurannya Saat Pilkada 2024, Kemensos Beri Penjelasan
Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah membangun data tunggal yang lebih valid dan terintegrasi.
Dengan menggali data dari berbagai kementerian dan menyusunnya dalam format standar yang ditetapkan oleh BPS, diharapkan distribusi bantuan sosial akan lebih tepat sasaran dan efektif.
“Data yang lebih valid akan memungkinkan kami untuk melakukan upaya yang lebih terfokus dalam mengurangi kemiskinan. Ini juga akan mempermudah setiap kementerian untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Gus Ipul dilansir dari YouTube DPR RI.
Program-program Kemensos tidak hanya berfokus pada kemiskinan ekstrem, tetapi juga mencakup berbagai kelompok rentan, seperti anak-anak yang terlantar, anak difabel, anak yang berhadapan dengan hukum, serta korban tindak kekerasan dan perdagangan manusia.