AYOBOGOR.COM – Kemensos berkomitmen untuk tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT menjelang Pilkada 2024.
Baru-baru ini para keluarga penerima manfaat (KPM) dihebohkan dengan rencana dari pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial.
Bahkan surat penundaan pencairan bantuan sosial sudah diterbitkan sekaligus ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, Kemensos menegaskan penyaluran bansos yang menggunakan APBN tidak akan mengalami penundaan jelang Pilkada 2024.
Baca Juga: Update Status Bansos PKH BPNT Periode Salur Akhir Tahun 2024, Sudah Memasuki Tahap Final Closing?
Diketahui bahwa penundaan penyaluran bantuan sosial untuk mengantisipasi politisasi jelang Pilkada 2024.
Namun bantuan sosial yang ditunda penyalurannya hanya yang bersumber dari APBD.
Nantinya bantuan sosial yang bersumber dari APBD akan tetap disalurkan dan akan menggunakan metode transfer yang menggandeng bank himbara maupun PT Pos Indonesia.
Sebelumnya pada hari, Rabu (13/11/2024), Kemendagri telah menerbitkan surat edaran kepada Pemda yang mengatur penundaan distribusi bansos dari APBD menjelang Pilkada 2024.
Namun penundaan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami sedang bencana, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jadi sudah bisa dipastikan bahwa bantuan sosial yang ditunda penyalurannya hanya yang bersumber dari APBD.
Perlu diketahui bahwa bantuan seperti BLT Dana Desa, PKH Plus, KJP Plus, dan KLJ merupakan bansos yang bersumber dari APBD.
Sementara itu, bantuan sosial yang bersumber dari APBN akan terus disalurkan oleh Kemensos.