AYOBOGOR.COM – Baru-baru ini pemerintah telah mengumumkan akan beralih dari DTKS lalu menggunakan data Regsosek.
Ada pula beberapa kriteria bagi penerima bansos PKH, BPNT dan PBI yang akan dicoret namanya sebagai KPM di periode salur berikutnya.
Dilansir dari kanal youtube Info Bansos, penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai sumber acuan data akan berubah.
Pemerintah akan ganti menggunakan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sebagai sumber data baru.
Baca Juga: Apakah KPM PKH dan BPNT Bisa Dapat Bansos non Tunai Baru yang Cair di Juli Ini? Ternyata...
Sebelumnya DTKS merupakan satu-satunya data yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan para penerima bansos. Namun karena dinilai banyak terjadi tidak tepat sasaran dalam penyaluran bansos.
Pemerintah akhirnya menggunakan sumber data lain seperti P3KE atau data miskin ekstrim untuk menentukan para penerima bantuan.
Seperti dalam penentuan para penerima bantuan beras 10 Kg tahun 2024 yang datanya diambil dari P3KE.
Sejak tahun 2022 pemerintah telah memperkenal data Regsosek dan mulai menggunakannya sebagai salah satu sumber data.
Kemudian akan terus menggunakan Regsosek sebagai sumber data utama menggantikan DTKS.
Keputusan pemerintah tersebut diambil berdasarkan berbagai pertimbangan matang bahwa data Regsosek dinilai lebih detail dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat.
Walaupun saat ini statusnya masih belum ditetapkan oleh undang-undang namun seiring waktu akan disahkan.
Melalui Regsosek dapat diketahui kondisi masyarakat yang membutuhkan secara detail dari seluruh aspek. Sehingga pemberian jenis bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut.