Namun, pada awal Juni 2024 lalu, Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa bantuan pangan MRP berupa beras 10Kg akan dilanjutkan hingga Desember 2024.
Selain berupa beras, bantuan MRP ada pula yang berbentuk uang tunai, atau disebut BLT MRP. BLT MRP pertama kali diinisiasi oleh kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto di awal tahun 2024.
BLT MRP diagendakan untuk 18,8 juta KPM dengan besaran Rp200 ribu per bulan per KPM dengan pencairan per 3 bulan sekaligus. Sehingga ke-18,8 juta KPM tersebut akan mendapatkan BLT MRP sejumlah Rp600 ribu.
Kementerian yang ditunjuk sebagai penyelenggara BLT MRP adalah Kemensos. Dan dikarenakan BLT MRP baru diputuskan ketika tahun 2024 sudah dimulai, BLT MRP belum dimasukkan dalam anggaran Bansos 2024 yang sudah diputuskan sejak 2023.
Oleh karenanya, Kemensos yang ditunjuk sebagai penyelenggara BLT MRP harus mengajukan penambahan anggaran ke Kemenkeu agar proses penyaluran BLT MRP bisa dilanjutkan.
Terkait tentang penambahan anggaran belanja Bansos, berikut pernyataan Menkeu Sri Mulyani saat Raker dengan Banggar DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024 lalu.
“Laporan tentang pertambahan belanja, [Kemenkeu] memberikan dukungan dan persetujuan seperti pertambahan bantuan sosial dari beras, ayam dan telur untuk 3 bulan di seluruh semester kedua,” demikian penjabaran Menkeu Sri Mulyani.
Dari pernyataan tersebut, Menkeu Sri Mulyani sudah menyebut penambahan anggaran untuk beras. Dimungkinkan ini adalah Banpang MRP beras 10Kg yang positif akan dilanjutkan hingga akhir tahun 2024.
Termasuk juga di dalamnya ayam dan telur yang kemungkinan merupakan bantuan pangan untuk program pencegahan stunting.
Sedangkan BLT MRP masih belum disinggung dalam pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut. Sehingga dimungkinkan penambahan anggaran untuk pengadaan BLT MRP belum diajukan.
Mengenai pengusulan penambahan anggaran untuk pengadaan BLT MRP ini, Mensos Risma menyatakan bahwa kementeriannya belum membuat dokumen pengajuan.
“Kami tidak berani mengusulkan, Yang Mulia [Ketua MK Suhartoyo], karena kami kan tidak tahu kondisi keuangan negara,” ujar Mensos Risma saat sidang hasil Pilpres di MK pada awal April 2024 lalu.
Mengenai hal ini, Menko Perekonomian Airlangga menghimbau pada KPM untuk menunggu pengumuman selanjutnya dari pemerintah. Ia juga membantah jika mundurnya penyaluran BLT MRP dikarenakan kendala dana.***