AYOBOGOR.COM - Belakangan ini terjadi perdebatan mengenai skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kembali mencuat ke permukaan, melibatkan pandangan kritis dari pengamat kebijakan publik, Rian Nugroho, dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sani Iskandar.
Meskipun pihak Tapera dan pemerintah tidak hadir dalam diskusi tersebut, pandangan yang disampaikan oleh kedua narasumber memberikan pemahaman yang penting mengenai kebijakan ini.
Apindo menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Tapera, khususnya terkait kewajiban iuran yang dianggap sebagai duplikasi dari iuran yang telah ada, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Sani Iskandar, iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah mencakup jaminan hari tua dan manfaat layanan tambahan untuk perumahan.
Oleh karena itu, kehadiran Tapera dianggap membebani pekerja dan pengusaha dengan pembayaran ganda untuk tujuan yang sama.
Rian Nugroho dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) juga mengajukan pertanyaan kritis terhadap efektivitas kebijakan ini, menekankan pentingnya proses inklusif dalam pembuatan kebijakan.
Ia menyoroti risiko dari biaya tinggi bagi pengusaha dan dampak negatif jangka panjang yang bisa muncul akibat kebijakan perumahan yang kurang matang.
Kedua narasumber sepakat bahwa setiap kebijakan baru harus melewati analisis dampak regulasi yang komprehensif, melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak memberatkan siapapun.
Sani Iskandar menyarankan agar pemerintah menunda implementasi kebijakan ini dan membuka dialog dengan seluruh pihak terkait, sementara Rian Nugroho mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam proses kebijakan.
Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan publik.
Diharapkan pemerintah dapat lebih terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan perumahan yang adil dan efektif, serta mencapai solusi terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.***