AYOBOGOR.COM - Bantuan sosial (bansos) diminta untuk distop dulu karena Indonesia akan melaksanakan serangkaian pemilu termasuk Pilpres 2024.
Usulan tersebut disampaikan oleh Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis.
Todung menilai, bansos pemerintah sangat rentan dicurigai menguntungkan pasangan tertentu pada pelaksanaan Pilpres 2024.
Baca Juga: Calon Peserta UTBK SNBT 2024 Siap-siap, Tahapan Pra Pendaftaran Segera Dibuka
"Usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan," ujar dia, Jumat, 29 Desember 2023, dikutip dari Republika.
Terkait ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Noor buka suara.
Menurut dia, permintaan penundaan penyaluran bansos cukup aneh. Pasalnya hal tersebut kewajiban pemerintah sehingga alasan pemilu tidak menjadi urgensi penundaan distribusi.
"Silakan saja pemerintah melaksanakan tugas kewajibannya. Masa gara-gara pemilu program tertunda," kata Afriansyah, Selasa, 2 Januari 2024.
Baca Juga: BMKG Tak Bisa Prediksi Gempa Susulan, Minta Warga Jabar Waspada Seminggu ke Depan
Selain itu, bansos yang disalurkan pemerintah melalui kementerian justru ada yang menguntungkan kubu TPN.
Misalnya bansos-bansos yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Kementerian itu dipimpin oleh salah satu kader PDIP, yakni Tri Rismaharini.
Di luar itu, bansos lain didistribusikan oleh kementerian yang menterinya merupakan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: 10 Kampus Terbaik di Jawa Barat Versi Webometrics, Boleh Nih Daftar Jalur SNBP 2024 atau SNBT 2024
Misalnya Kemenaker dipimpin oleh Ida Fauziyah yang tak lain kader PKB. Lalu dari Kemendes PDTT di mana sang menteri Abdul Halim Iskandar merupakan kakak kandung Muhaimin.