AYOBOGOR.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bersuara soal isu liar yang menyebut Presiden Jokowi melakukan nepotisme.
Ini berkaitan dengan pencalonan Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 yang menuai banyak komentar kontra, termasuk setelah Anwar Usman dicopot dari jabatan ketua MK.
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyebut bahwa Gibran tidak diangkat untuk memiliki jabatan. Adapun kesempatan Wali Kota Solo itu menjadi wapres karena terpilih.
"Nepotismenya di mana? Nepotisme itu kalau presiden mengangkat anaknya menjadi menteri," kata Nusron di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dikutip dari Republika, Sabtu, 11 November 2023.
Dia mengatakan bahwa penunjukkan tidak terjadi pada Gibran. Status wapres sendiri dilakukan berdasarkan pemilihan oleh masyarakat.
"Nepotismenya di mana kalau elected karena yang milih rakyat. Kalau Pak Jokowi mau memilih anaknya, kan suaranya dihitung satu," katanya.
Karena itu, Nusron meminta kubu lawan bermain sehat dalam Pilpres, bukan malah menjatuhkan kesempatan Prabowo dan Gibran memimpin negara lewat isu tidak benar.
"Tidak usah mengatakan kalau demokrasi luka apa yang demokrasi luka? Wong semua bebas memang semua orang berhak untuk memilih kok," kata anggota DPR RI itu.
Sebelum itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsjad Rasjid menyayangkan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) tidak bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan itu sendiri yang menjadi jalan tol bagi Gibran sehingga bisa melanggeng ke kontestasi Pilpres 2024, walau usianya masih di bawah 40 tahun. Modal Gibran lolos adalah mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah.
"Putusan MK nomor 90 terkait soal usia capres cawapres tetap sah, artinya rakyat harus menerima proses demokrasi pilpres ini telah dimulai dengan luka serius, sejarah mencatat ini," kata Arsjad di Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 November 2023.