Dimana nantinya jika sudah diangkat jadi ASN PPPK ada sistem full time atau part time.
"Bahwa orang-orang yang bekerja sebanyak 2,3 juta (orang) sebagaimana saya sebutkan tadi itu tidak melulu semuanya masuk kepada PPPK part time, tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan, sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki," ujar Guspardi dikutip dari dpr.go.id.
Namun apapun itu, Guspardi menyebut bahwa kebijakan diambil agar nasib tenaga honorer terjamin dan tetap bisa bekerja seperti saat ini.
Baca Juga: 3 Tempat Makan Sunda yang Enak di Sukabumi, Mulai dari Rp 5 Ribuan Saja
Sementara itu kabarnya pemerintah berencana menunda penghapus status non-ASN atau tenaga honorer.
Dimana sebelumnya dijadwalkan per 28 November 2023 sudah tak adalagi tenaga honorer.
Dalam diskusi RUU ASN pada Senin, 28 Agustus 2023, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyebut penangguhan rencana penghapusan honorer tengah didiskusikan dalam RUU ASN.
Baca Juga: 4 Bakso Rusuk di Bandung Wajib Banget Coba, Porsinya Mantap Tempat Nyaman
Sehingga ada kemungkinan penghapusan tenaga honorer baru dilakukan pada Desember 2024.
Demikian tadi terkait kabar tenaga honorer batal dihapus November 2023 dan penjelasan anggota DPR Ri.
