AYOBOGOR -- Gaji Megawati sebagai ketua BPIP menarik disimak setelah dirinya menjadi sorotan karena sebut saat pidato bahwa dia pernah bilang ke Jokowi bubarkan KPK.
Megawati Soekarnoputri jadi sorotan publik dalam pidatonya di acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Tribata Jakarta Selatan pada Senin (21/8/2023) kemarin.
Gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 112.548.000 atau Rp 112 juta per bulan.
Gaji Megawati Sebagi Ketua BPIP
Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 112.548.000 atau Rp 112 juta per bulan. Sementara itu, gaji 8 anggota Dewan Pengarah BPIP adalah sebesar Rp 100.811.000 atau Rp 100 juta per bulan.
Adapun gaji dan tunjangan kinerja di lingkup BPIP diatur dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP. Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018.
Tak cuma gaji, dalam perpres itu juga diatur mengenai fasilitas berupa perjalanan dinas bagi pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP.
Sebagai informasi, gaji pimpinan BPIP itu lebih besar dari pendapatan Presiden hingga kepala lembaga negara. Menurut Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni Ketua DPR, MA hingga BPK, sebesar Rp 5.040.000 atau Rp 5 juta per bulan.
Sementara itu gaji pokok Presiden setiap bulannya adalah Rp 30.240.000. Sedangkan gaji pokok Wakil Presiden setiap bulan adalah Rp 20.160.000.
Apa Itu BPIP?
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) dalah suatu badan yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP didirikan di era Jokowi lewat Perpres Nomor 7 Tahun 2018.
Awalnya pada Mei 2017, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Namun kemudian pada Februari 2018, Jokowi meningkat statusnya menjadi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).
Sejarah BPIP RI terbentuk karena pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu.
