AYOBOGOR.COM-- Opsi PHK massal jelas tidak bakal diambil pemerintah dalam urusan penyelesaian tenaga non-ASN.
Setelah harap-harap cemas, titik terang dari penyelesaian permasalahan non ASN atau tenaga honorer terlihat.
Pemerintah dengan tegas tidak bakal mengambil opsi pemberhentian atau PHK massal kepada honorer yang diperkirakan jumlahnya mencapai 2,3 juta.
Baca Juga: Profil Mantan Presiden Mahasiswa IPB Atang Trisnanto, Calon Wali Kota Bogor 2024
“Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal," ujar Menpan RB, Azwar Anas dikutip dari menpan.go.id.
Bukan cuma tak bakal opsi PHK massal, pemerintah kata Azwar Anas memastikan tak ada pengurangan pendapatan honorer.
Artinya honor yang didapat oleh tenaga non-ASN tidak akan berkurang.
Baca Juga: Waduh! Ibu Indah Permatasari Punya Bukti Arie Kriting Jampi-jampi Anaknya, Benarkah?
Menpan RB, Azwar Anas juga menyebut jika andil dari tenaga honorer dalam pelayanan publik begitu terasa.
Maka, opsi-opsi yang merugikan tenaga honorer, salah satunya PHK massal jelas tidak akan diambil pemerintah.
Terkait tenaga honorer, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut jika tenaga honorer bakal segera diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca Juga: 7 Tahapan Pembangunan Jembatan Otista Kota Bogor, Diprediksi Rampung Desember 2023!
Bukan hanya nakes atau tenaga pendidik, ia memastikan jika pengangakatan berlalu bagi semua honorer.
