Larangan Bukber Disebut Anti Islam, Menag Yaqut Menjawab

AYOBOGOR.COM - Beberapa hari terakhir diramaikan oleh beberapa pihak yang menangagapi dan mempersoalkan larangan buka bersama (bukber) untuk pegawai pemerintah/ASN.

Bahkan ada yang menyebut pelarangan bukber ini sebagai pemerintah anti-islam.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan arahan Presiden Joko Widodo agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) tidak berarti mencerminkan pemerintah anti-Islam.

“Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus,” kata Menag yang dikutip dari ANTARA

Yaqut juga mengatakan arahan Presiden soal larangan buka puasa bersama, tidak menimbulkan kontroversi.

“Nggak ada kontroversi, siapa bilang? Nggak ada kontroversi,” jelas Menag.

Yaqut juga kembali mengatakan sebaiknya dana berbuka puasa bersama oleh pejabat pemerintahan diberikan kepada fakir miskin, yang menurutnya lebih bermanfaat dan berguna.

“Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna,” ujar dia.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra juga khawatir larangan bukber bagi pejabat dan ASN itu dapat menjadi tuduhan bagi pemerintahan Jokowi sebagai kelompok anti Islam.

“Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah Presiden Jokowi anti Islam,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).

Yusril menilai, pihak oposisi nanti bisa menyudutkan Jokowi dengan membandingkan kegiatan kerumunan lainnya seperti pertandingan olahraga atau konser yang tidak dilarang.

“Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang Pemerintah,” jelas Yusril.

Yusril menyarankan agar Sekretaris Kabinet segera meralat surat tersebut menjadi membolehkan menggelar bukber bagi semua pihak.

Diketahui, surat edaran yang bersifat rahasia, tapi bocor ke publik