AYOBOGOR.COM - Pada triwulan pertama tahun 2025, sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, baik melalui kartu KKS maupun PT Pos Indonesia.
Lutfi Ashari, seorang pendamping sosial, menyampaikan ucapan selamat bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan tersebut, sembari berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat.
Lutfi menjelaskan bahwa pada triwulan pertama, data yang digunakan adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), namun mulai triwulan kedua, yaitu pada bulan April hingga Juni 2025, data yang akan digunakan adalah DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Baca Juga: Cara Mendetoksifikasi Plastik dari Otak Menurut Dr Eric Berg, Salah Satunya dengan Berpuasa
Untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data tersebut, Kemensos bekerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan menugaskan pendamping sosial PKH untuk melakukan verifikasi ulang melalui proses ground check.
"Para pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia akan mulai melakukan verifikasi ulang pada bulan Maret. Targetnya, pada akhir bulan Maret, data tersebut harus sudah diverifikasi sepenuhnya agar di bulan April, data yang valid dapat digunakan," jelas Lutfi dalam chanel YouTube Diary Bansos.
Namun, Lutfi juga mencatat bahwa ada kendala dalam penggunaan aplikasi SIKS-MA untuk verifikasi data, yang sering kali membuat proses menjadi lebih rumit dan memakan waktu.
Para pendamping sosial sering menghadapi masalah teknis seperti kesulitan login dan kehilangan data yang sudah diinput. Hal ini tentu sangat menguji kesabaran, terutama karena verifikasi harus diselesaikan tepat waktu.
Baca Juga: Jadwal Rilis Skin MPL Terbaru 'Prismatic Sentinel', Para Gamers Mobile Legends Siap-siap Terpukau!
"Tantangan terbesar adalah mengelola aplikasi SIKS-MA yang terkadang tidak stabil. Ada kalanya data yang sudah diinput hilang dan harus diulang dari awal. Itu memakan banyak waktu dan tenaga, apalagi di bulan puasa yang membuat segalanya lebih menantang," tambah Lutfi.
Pencairan PKH dan BPNT untuk triwulan kedua diprediksi akan dimulai pada bulan Mei 2025 setelah verifikasi data selesai.
Namun, Lutfi mengingatkan bahwa selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya, tidak akan ada pencairan bantuan sosial.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar para KPM dapat mengatur keuangan mereka dengan bijak selama periode tersebut.
Baca Juga: Rekomendasi Camilan Sehat di Bogor, Tinggi Protein dan Cocok Dijadikan Hampers Lebaran
