Namun, meskipun memiliki luas wilayah yang besar dan potensi ekonomi yang kaya, UMK Kabupaten Garut pada tahun 2025 hanya sebesar Rp 2.328.555,41.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi wilayah dan kesejahteraan pekerja di Garut.
Kesenjangan Antara Potensi dan Kesejahteraan
Meskipun Kabupaten Garut, Sukabumi, dan Cianjur termasuk dalam daftar kabupaten terluas di Jawa Barat, kenyataannya kesejahteraan pekerja di Garut tidak mencerminkan potensi wilayah yang besar.
UMK Garut yang tidak mencapai Rp3 juta menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi kesejahteraan. Padahal, dengan luas wilayah yang besar dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya UMK di Kabupaten Garut bisa lebih tinggi, sebanding dengan potensi daerah yang ada.
Angka UMK yang rendah ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama pekerja, yang sering kali harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Selain itu, hal ini juga dapat berdampak pada daya tarik investasi dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih luas.
Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Tentang Pencairan Bansos Tahap 1, Akan Ada Perubahan Data Penerima
Harapan untuk Garut dan Kabupaten Terluas Lainnya
Diharapkan pemerintah daerah, baik di Kabupaten Garut maupun di kabupaten terluas lainnya seperti Sukabumi dan Cianjur, dapat lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan menaikkan UMK yang lebih layak.
Untuk itu, pemerintah perlu menggali lebih dalam potensi ekonomi yang ada, baik dalam sektor pariwisata, pertanian, maupun industri lainnya, untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Garut memang masuk dalam daftar tiga kabupaten terluas di Jawa Barat.
Namun, kenyataan yang cukup memprihatinkan adalah UMK Garut yang jauh di bawah Rp3 juta, meskipun daerah ini memiliki potensi besar.
Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang perlu segera diperbaiki agar potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten-kabupaten tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa potensi besar ini dapat sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya.***
