AYOBOGOR.COM -- Kali ini, ada dua kabar gembira yang datang untuk masyarakat Indonesia. Pemerintah mengumumkan pencairan bantuan sosial beras 10 kg dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) senilai Rp400.000 pada hari ini. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Selain itu, ada juga aturan baru yang wajib dijalankan oleh pemegang kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) pada tahun 2025, yaitu aturan 3M. Apa saja yang dimaksud dengan 3M? Mari kita simak selengkapnya.
Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan pencairan bantuan beras 10 kg, yang sebelumnya dihentikan pada Desember 2024. Bantuan sosial ini diperpanjang hingga enam bulan ke depan, yakni Januari hingga Juni 2025, berkat ketersediaan anggaran yang masih mencukupi. Bantuan beras 10 kg ini diperuntukkan bagi rumah tangga yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan.
Sebanyak 16 juta rumah tangga yang termasuk dalam desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mendapatkan bantuan ini. Desil 1 mencakup 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 2 adalah kelompok rumah tangga dengan kesejahteraan 10 hingga 20% terendah.
Syarat untuk Menerima Bantuan Beras 10 Kg
Untuk dapat menerima bantuan ini, masyarakat harus terdaftar dalam DTKS. Ada dua cara pendaftaran untuk mendapatkan bantuan sosial beras 10 kg, yaitu melalui pendaftaran offline di kantor desa atau melalui aplikasi Cek Bansos secara online. Pemerintah juga memberikan informasi bahwa meskipun DTKS masih berlaku pada triwulan pertama tahun 2025, mulai April 2025, data DTKS akan digantikan dengan data tunggal.
Pencairan BPNT Rp400.000 di Januari 2025
Selain bantuan beras, pemerintah juga mencairkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Januari 2025. Sebanyak Rp400.000 akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan keluarga-keluarga dengan penghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pencairan BPNT ini dilakukan secara bertahap, dengan beberapa wilayah yang telah mulai menerima bantuan pada 20 Januari 2025.
Namun, meskipun pencairan sudah dimulai, aplikasi 6NG yang digunakan untuk memantau bantuan sosial masih menunjukkan data lama dari 2024, dan belum ada perubahan signifikan.
Peraturan 3M untuk Pemegang Kartu KKS Merah Putih di 2025
Terkait dengan pemegang kartu KKS merah putih, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan 3M, yang wajib diikuti pada tahun 2025. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan menghindari penyalahgunaan bantuan sosial. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai 3M:
1. Memegang Kartu KKS Sendiri
Pemegang kartu KKS wajib memegang kartu tersebut secara pribadi. Hal ini untuk menjaga keamanan dan memastikan data diri penerima bantuan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
2. Menyimpan Kartu KKS dengan Aman
Kartu KKS yang telah diterima oleh keluarga penerima manfaat harus disimpan dengan aman. Penyimpanan ini bertujuan agar kartu tidak hilang atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Memanfaatkan Kartu KKS Sesuai Fungsi
Kartu KKS tidak hanya digunakan untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga sebagai identitas diri. Oleh karena itu, pemegang kartu harus memanfaatkannya sesuai dengan peruntukannya.
Peraturan 3M ini diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan yang pernah terjadi sebelumnya, di mana sejumlah bantuan sosial diduga diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus penyalahgunaan bantuan, seperti yang terjadi di Desa Cukur Guling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, menjadi contoh mengapa peraturan ini sangat penting. Oknum yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan pangan non-tunai dan PKH dilaporkan telah menyalahgunakan kartu milik penerima bantuan.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas distribusi bantuan sosial melalui berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan diperpanjangnya bantuan beras 10 kg dan pencairan BPNT, serta penerapan aturan 3M untuk pemegang kartu KKS, diharapkan bantuan sosial akan sampai ke tangan yang tepat dan dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat yang berhak menerima bantuan harus memastikan bahwa mereka terdaftar dalam DTKS dan mengikuti prosedur yang ada.
Bagi penerima bantuan sosial, penting untuk selalu mematuhi aturan baru ini demi kelancaran pencairan bantuan di masa depan. Semoga kebijakan pemerintah ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan.
