Bagi penerima PKH dan BPNT, penting untuk melakukan pengecekan dan validasi data secara berkala. Jika ada perubahan status atau masalah dalam pencairan, penerima harus segera menghubungi pendamping sosial untuk memastikan dana mereka tidak hangus.
Sebagai contoh, pada awal Januari 2025, ada kasus di mana saldo bantuan sebesar Rp1 juta untuk dua balita yang tidak diambil hingga batas waktu yang ditentukan akhirnya dikembalikan ke kas negara. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan penerima bantuan memahami status bantuan mereka agar tidak terlewatkan.
Dengan adanya informasi terbaru ini, diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa bantuan yang mereka terima benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang tepat. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan distribusi bantuan sosial berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.
