AYOBOGOR.COM - Simak informasi mengenai bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 1 atau periode salur Januari-Februari 2025 yang statusnya sudah SP2D.
Pencairan bantuan tahun 2025 dimulai sejak 1 Januari dengan penurunan Surat Perintah Pembayaran (SP2D).
SP2D ini menandakan bahwa dana bantuan sosial telah siap untuk dicairkan kepada para penerima manfaat.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Nobar Bali United Vs Persib Bandung di Bogor, Jangan Sampai Terlewatkan!
Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan validasi data penerima guna memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Validasi ini sering kali mengubah status penerima bantuan, misalnya ada penerima BPNT yang beralih ke PKH atau sebaliknya.
Selain itu, beberapa penerima manfaat mendapatkan tambahan sembako melalui program BPNT. Bansos tahun ini dapat dicairkan melalui dua saluran utama, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PT Pos Indonesia.
Bagi penerima yang menggunakan KKS, pencairan dilakukan setiap dua bulan sekali, memungkinkan mereka untuk memantau saldo secara teratur.
Baca Juga: Shin Tae Yong Resmi Dipecat PSSI, Putra STY: Mari Kita Lihat Sejauh Mana Kalian Bisa Melaju Tanpanya
Sementara bagi penerima melalui PT Pos, pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan.
Ada kabar baik untuk keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT yang statusnya naik menjadi PKH. Mereka akan menerima tambahan dana hingga Rp800.000 sebagai insentif atas perubahan status tersebut.
Sementara itu, KPM PKH yang juga menerima bantuan BPNT mendapatkan sembako tambahan senilai Rp400.000. Selain program BPNT dan PKH, pemerintah juga meluncurkan sejumlah program bantuan sosial lainnya.
Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga: Inilah Deretan Item Jungle dan Roaming yang Dihapus Moonton di Mobile Legends
