Untuk mengakomodasi perubahan ini, bagi KPM yang belum memiliki rekening KKS, nantinya akan dibuatkan rekening baru secara otomatis.
Proses ini akan diterapkan secara bertahap di setiap daerah, dengan prioritas kepada daerah-daerah yang memiliki infrastruktur dan kesiapan yang lebih baik.
Sejumlah daerah seperti Bogor dan Aceh sudah mulai menerapkan aturan baru ini, di mana KPM di daerah tersebut mulai menerima KKS Merah Putih sebagai sarana pencairan bantuan.
Dengan adanya perubahan ini, semoga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efisien dan tepat sasaran. KPM tidak lagi harus bergantung pada penyaluran melalui kantor Pos, tetapi bisa langsung mengakses bantuan melalui jaringan perbankan yang lebih luas dan mudah dijangkau.
Selain itu, proses pencairan bantuan melalui bank juga diharapkan dapat meminimalisir risiko kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi.
Terkait dengan periode penyaluran Juli, Agustus, dan September 2024, terdapat kemungkinan bahwa KPM yang termasuk dalam golongan peralihan ini akan menerima jumlah dana yang lebih besar dibandingkan dengan KPM yang sudah menerima bantuan di periode sebelumnya.
Hal ini disebabkan oleh penyesuaian dalam sistem penyaluran dan adanya tambahan dana yang mungkin diberikan sebagai kompensasi atas keterlambatan pencairan.
Namun, KPM diimbau untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari pemerintah atau pihak bank terkait proses pencairan bantuan ini.
Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi di berbagai daerah untuk memastikan bahwa seluruh KPM mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai perubahan ini.
Dalam jangka panjang, pemerintah berharap bahwa perubahan mekanisme penyaluran ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi KPM.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan penggunaan teknologi perbankan, diharapkan bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih cepat, aman, dan tepat sasaran.
Bagi masyarakat yang masih mengalami kendala atau kebingungan terkait perubahan ini, pemerintah juga menyediakan layanan informasi dan bantuan melalui dinas sosial setempat atau layanan call center yang disediakan oleh bank penyalur.
Perubahan dalam penyaluran bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah optimis bahwa program bansos PKH BPNT akan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.***
