AYOBOGOR.COM - Makan siang gratis yang kini diubah namanya menjadi makan bergizi gratis akan menghabiskan anggaran mencapai hingga Rp 71 triliun di 2025.
Hal ini dibenarkan dan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Hal ini disampaikannya seusai dirinya bertemu dengan tim transisi presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk membahas mengenai landasan kondisi perekonomian dan beberapa poin Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Airlangga juga menyampaikan, anggaran senilai Rp71 triliun ini sudah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto (pemerintahan yang akan datang) dan pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menambahkan, pemerintah saat ini dan Tim Gugus Sinkronisasi Pemerintahan telah sepakat mengenai landasan kondisi perekonomian dan beberapa poin RAPBN 2025 termasuk alokasi untuk beberapa program prioritas.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyampaikan anggaran makan bergizi gratis akan diberikan secara bertahap yang apabila dijumlahkan adalah Rp71 triliun di 2025.
Senada dengan Airlangga, Sri menyampaikan anggaran Rp71 triliun telah disepakati oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang akan datang.
Baca Juga: Simak Bocoran Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Juli Agustus Lewat KKS, Segera Disalurkan pada Waktu Ini
Ia menambahkan, anggaran ini juga sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Lebih lanjut, Sri menyampaikan anggaran ini nanti akan disusun oleh pihaknya pada saat menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Jokowi pada 16 Agustus.
Sementara itu, Thomas Djiwandono selaku Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Sinkronisasi Pemerintahan menyampaikan hal yang juga senada dengan keduanya bahwa anggaran Rp71 triliun telah disepakati oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang akan datang.
Thomas juga menyampaikan skema pelaksanaan program ini akan disampaikan dengan lebih rinci dalam nota keuangan pada Agustus mendatang.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, pihaknya akan mengikuti dan menunggu siklus APBN di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena anggaran Rp71 triliun tersebut tetap harus mengikuti proses siklus APBN.
