AYOBOGOR.COM - Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) menyatakan telah memasukkan Israel ke dalam ‘daftar hitam’ dan organisasi yang merugikan anak-anak di zona konflik karena negara tersebut telah menewaskan puluhan ribu anak di Gaza, Palestina, Jumat, 7 Juni 2024.
Antonio Guterres memberitahukan bahwa dirinya telah menyampaikan hal tersebut kepada Mayor Jenderal Hidai Zilberman selaku atase Pertahanan Israel di Amerika Serikat
Sebelumnya, Israel membujuk Antonio untuk menghentikan langkahnya melakukan hal ini tetapi hasilnya nihil karena Antonio tetap ingin memasukkan negara ini ke dalam ‘daftar hitam’.
Langkah yang dilakukan oleh Antonio membuat Israel khawatir karena dapat merusak reputasinya dan mengakibatkan embargo (larangan ekspor-impor) senjata di negaranya.
Langkah ini dilakukan oleh Antonio karena serangan yang dilakukan oleh Israel di Gaza telah menewaskan 15.500 anak-anak dan wanita sebanyak 10.300 orang dari 36.654 warga Palestina yang telah terjadi selama lebih dari 8 bulan.
Ada juga 83.309 orang yang mengalami luka-luka. Kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak.
Angka ini belum final karena masih ada ribuan jasad warga sipil yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan atau di jalanan dan tim penyelamat belum bisa melakukan penyelamatan karena serangan militer Israel sehingga jumlah korban dari serangan negara ini kemungkinan masih bertambah.
Baca Juga: Benarkah BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600 Ribu Cair H-3 Hari Raya Idul Adha? Cek Faktanya
Keputusan PBB untuk memasukkan negara ini ke dalam ‘daftar hitam’ ini membuat negara ini sejajar dengan organisasi teroris Al-Qaeda, Daesh atau ISIS, dan Boko Haram.
Selain itu, seperti diketahui sudah banyak negara yang sebelumnya ditetapkan masuk ke dalam ‘daftar hitam’ seperti Afghanistan, Mali, Myanmar, Kongo, Sudan, Suriah, Somalia, dan Yaman.
Serangan yang dilakukan oleh Israel ini akan dilaporkan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB dan dirilis pada pekan depan. Laporan ini lebih lanjut akan didiskusikan pada 26 Juni 2024.
Selain soal serangan, negara ini juga akan dilaporkan mengenai persoalan lainnya seperti pembunuhan, pencacatan, pelecehan seksual, penculikan (untuk merekrut anak-anak sebagai informan hingga memanfaatkan anak-anak sebagai tameng manusia), penolakan akses bantuan, penargetan sekolah dan rumah sakit.
