Telah diumumkan sejak bulan Januari tahun lalu dan dialokasikan untuk tiga bulan Januari-Maret.
Rencana awal akan disalurkan pada bulan Februari tapi ditunda karena bertepatan dengan pemilu presiden.
Diundur akan disalurkan di bulan Maret tetapi batal dan diundur ke bulan April saat bulan Ramadhan.
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan akan mencairkan bansos ini sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Namun pada kenyataannya tidak terlaksana dan menggantung sampai sekarang.
Dalam sidang sengketa pilpres terungkap bahwa ada perubahan periode salur dari Januari-Maret menjadi April-Juni.
Airlangga mengatakan akan menyalurkan bantuan sosial tambahan ini maksimal di akhir semester tahun ini.
Terungkap juga alasan mengapa Menkeu Sri Mulyani belum mengalirkan dana untuk BLT MRP Rp 600 ribu.
Menurut Sri Mulyani ia masih belum menerima data calon para penerima bansos ini dari Kemensos.
Sedangkan menurut Mensos Tri Rismaharini menjelaskan bahwa bantuan sosial tambahan pengganti El Nino ini tidak masuk dalam anggaran pemberian bantuan tahun 2024. Sebab ia tidak tahu kondisi keuangan negara secara makro apakah mencukupi atau tidak.
Maka ia tidak berani mengajukan anggaran dan data para calon penerima bansos BLT MRP Rp 600 ribu.
Sedangkan pernyataan terakhir dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa anggaran untuk bansos ini sudah siap dan tidak ada kendala.
Namun pernyataan Sekretaris Kemenko Perekonomian memupuskan harapan para KPM yang sedang menunggu pencairan BLT MRP Rp 600 ribu. Ia menjelaskan bahwa belum ada perkembangan lagi terkait bansos tambahan ini.
Menurutnya fokus pemerintah telah berubah dari yang awalnya tujuan memberikan bansos ini untuk membantu masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi. Namun saat ini pemerintah menganggap keadaan sudah lebih stabil dan kondusif.
Pernyataan Sekretaris Kemenko Perekonomian tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan ulang BLT MRP Rp 600 ribu.
Apakah jadi menyalurkan bantuan ini atau tidak, kita tunggu saja pengumuman resmi pemerintah.
