Hal itu disampaikannya pada saat melaksanakan sidang bersama Nadiem, di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, (21/5).
Nuroji menambahkan, pendapat Sri tersebut dianggap olehnya tidak mendidik dan menganggap seolah kuliah itu tidak penting.
Namun, sayangnya Sri tidak bisa hadir pada kegiatan raker tersebut dan hal itu juga yang kembali disayangkan oleh Nuroji.
Hal itu dikarenakan Sri seharusnya bisa mengklarifikasi pernyataannya tersebut pada raker tersebut. Akhirnya, Nuroji mempertanyakan hal tersebut kepada Nadiem karena Sri merupakan anak buahnya.
Lebih lanjut, Nuroji menyampaikan bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan alokasi sebesar 20%. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Nuroji menganggap bahwa pemerintah perlu berjuang agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan bantuan dari pemerintah.
Nuroji juga menyinggung mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) yang saat ini masih tidak bergerak, pada angka 30-35 persen.
Ia menyebut peran swasta dalam perguruan tinggi lebih dominan yaitu sebesar 70 persen dibandingkan peran pemerintah.
Jika kuliah itu dianggap tidak penting maka akan sangat tidak mendorong pemerintah untuk bisa menambah lagi alokasi anggaran pendidikan di Tanah Air dalam postur anggaran fungsi pendidikan.
Sejalan dengan Nuroji, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih juga mempertanyakan pernyataan dari Sri itu.
Abdul juga menyampaikan jika siswa yang ingin meneruskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan hal yang wajar.
Sementara itu, Abdul Haris menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak dan memahami alasan dibalik kritikan tersebut.
Abdul juga berjanji bahwa pihaknya akan terus berusaha agar pendidikan di perguruan tinggi bisa menjadi hal yang utama.
Lebih lanjut, Abdul menyampaikan bahwa kuliah bisa dijadikan sebagai hal yang utama agar bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang bisa membawa Indonesia maju (Indonesia emas pada tahun 2045).
Pendapat Sri tersebut juga ditanggapi oleh Acep Iwan Saidi selaku Pengamat Semiotika Bahasa dari ITB yang dianggap tidak memahami dunia pendidikan.
