AYOBOGOR.COM - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini belum kunjung menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan BLT MRP Rp 600 ribu kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto.
Padahal, seperti diketahui apabila BLT MRP Rp 600 ribu jadi dicairkan, ini akan menjadi kewenangannya Kementerian Sosial.
Sebab data penerimanya diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ditujukan untuk 18,8 juta KPM BPNT.
Oleh karena itu, Sri Mulyani belum bisa melanjutkan untuk mengurus anggaran BLT MRP Rp 600 ribu.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Vlog, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah menyampaikan informasi terkait bantuan senilai Rp 600.000 ini.
Airlangga mengatakan jika bantuan ini ditujukan kepada 18,8 juta KPM BPNT dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp 11,3 triliun.
Bantuan ini akan disalurkan untuk alokasi April-Mei-Juni 2024 dengan nominal sebesar Rp 200.000 per bulan.
Baca Juga: Ketahui 3 Jenis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara PENA Kemensos 2024
Sebab akan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan maka nominalnya menjadi Rp 600.000 (Rp 200.000 × 3).
Sementara itu, Tri Rismaharini mengaku tidak mengusulkan dan tidak mengurus dokumen yang berkaitan dengan hal ini.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan tidak kunjung menerima dokumen yang berkaitan dengan hal ini dari Risma.
Jadi, ada perbedaan pendapat antara satu menteri dengan menteri yang lainnya atau antara satu menteri dengan menteri yang lainnya tidak sinkron.
Baca Juga: Update SIKS-NG! Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan Statusnya Sudah SP2D, Simak Daftar Penerimanya
