Penting diketahui bahwa untuk dapat menerima bansos dari pemerintah yaitu nama harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Agar bisa terdaftar di DTKS, seseorang harus dikategorikan sebagai warga miskin.
Solusi apabila data Anda tidak masuk DTKS, maka solusinya, Anda perlu mengajukan permohonan kepada pihak desa agar datanya diajukan ke dalam DTKS melalui aplikasi sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Pengajuan tersebut harus menunggu proses sampai disetujui oleh Kemensos.
Baca Juga: Bakso Wonogiri Paling Enak di Jakarta Cuma Ada di Tempat Ini, Hidden Gem yang Wajib Dikunjungi
Setelah masuk dalam DTKS, barulah pihak desa bisa mengajukan bantuan PKH atau sembako untuk KPM tersebut melalui aplikasi SIKS-NG.
Adapun proses pengajuan bansos PKH umumnya juga membutuhkan waktu dan proses agar ditinjau dengan disetujui oleh Kemensos.
Kemungkinan ke-3 yaitu Anda terdaftar dalam DTKS namun tidak terdaftar sebagai KPM penerima bansos.
Kemungkinan ini bisa terjadi karena terdapat kendala ketika sinkronisasi, sehingga mengakibatkan data KPM tidak singkron dan kepesertaan bansosnya hilang.
Baca Juga: Bakso Brimob di Jakarta Barat, Murah Meriah Full Daging dan Gratis Tetelan, Kuahnya Maknyus Tenan
Jika kemungkinan ke-4 ini terjadi maka anda dapat mengajukan permohonan kepada pihak desa agar datanya diajukan kembali sebagai penerima PKH atau sembako melalui aplikasi SIKS-NG.
Kemungkinan ke-5 terjadi perbedaan data, perbedaan data ini kemungkinan perbedaan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama (ejaan), tempat tanggal lahir, dan alamat dalam data bansos dengan data Dukcapil juga bisa menjadi penyebab bansos PKH tidak cair.
Solusi untuk masalah seperti ini adalah pihak desa perlu melakukan perbaikan data melalui aplikasi SIKS sesuai data Dukcapil.
Kemungkinan yang ke-6 data e-KTP berbeda dengan KK, perbedaan data di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan Kartu Keluarga (KK) bisa menyebabkan bansos PKH tidak cair.
Solusinya, Anda bisa datang ke kantor kecamatan atau Dukcapil untuk mengajukan persamaan data di e-KTP dan KK.
