KTP dan KK Warga Diminta Babinsa, Bedah Rumah di Cilincing Tergolong Bansos Untungkan Prabowo di Pilpres 2024?

photo author
- Kamis, 4 Januari 2024 | 10:59 WIB
KTP dan KK Warga Diminta Babinsa, Bedah Rumah di Cilincing Tergolong Bansos Untungkan Prabowo di Pilpres 2024? (Tangkapan layar via Republika)
KTP dan KK Warga Diminta Babinsa, Bedah Rumah di Cilincing Tergolong Bansos Untungkan Prabowo di Pilpres 2024? (Tangkapan layar via Republika)

AYOBOGOR.COM - Viral beberapa waktu lalu unggahan Instagram politisi PDIP, Adian Napitupulu soal warga Kampung Sawah, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang mengaku dimintai KTP dan KK oleh Babinsa.

Dua dokumen negara itu diminta Babinsa setelah calon presiden (capres) nomor urut 1 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mendatangi rumah warga di kawasan tersebut.

Selain itu, warga dimaksud disebut menerima uang sebesar Rp200 ribu. Hanya saja video yang viral disebutnya diedit sehingga isinya terkesan menyerang Prabowo.

Di satu sisi, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen R Nugraha Gumilar meluruskan tentang kunjungan Prabowo ke Kampung Sawah.

Baca Juga: Apakah KJP Bulan Januari 2024 Sudah Cair? Warga DKI Jakarta Beruntung Ada Tambahan SPP Rp 240.000 Untuk Siswa Ini

Dijelaskan Nugraha pengambilan KTP dan KK dilakukan dalam rangka pendataan. Sebab, warga akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) berupa bedah rumah.

"Dalam rangka pendataan rumah warga yang akan dibedah oleh Unhan (di bawah) Kemenhan RI sebagai bentuk kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi," jelas Nugraha, Selasa, 2 Januari 2024, menyadur Republika.co.id, jaringan Ayobogor.com.

Nugraha pun menegaskan bahwa kedatangan Prabowo ke tempat itu dengan kapasitasnya sebagai Menhan. Kala itu, Prabowo didampingi ajudan Mayor Teddy Indra Wijaya.

Program bedah rumah itu juga menyasar terhadap rumah warga yang tidak layak huni. Disebut Nugraha, sebagian rumah tersebut terendam air laut pesisir Jakarta.

"Pak Menhan dalam video tersebut dalam rangka mengecek rumah yang akan di bedah. Semoga clear and clean ya," kata dia.

Baca Juga: Mulai Februari Warga Kabupaten Pengguna Angkot Bisa Ganti ke Bus BTS Bogor, Baru Ada 1 Rute ke Depan Punya 6 Koridor

Penundaan bansos di masa Pilpres 2024

Sebelum itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengusulkan penundaan distribusi bansos.

Dia mengusulkan itu sampai agenda Pilpres 2024, karena dikhawatirkan penyaluran bantuan menguntungkan 'citra' pasangan calon tertentu.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X