AYOBOGOR.COM -- Presiden Joko Widodo yang rencana awalnya segera berkantor di IKN bulan Juli ini jadinya harus ditunda.
Ditundanya Jokowi berkantor di IKN Nusantara lantaran mengalami kendala air bersih, listrik, dan fasilitas kurang mendukung.
Mengenai hal ini, salah satu media asing asal Malaysia sempat mengomentari Presiden Jokowi yang belum bisa pindah kantor ke IKN.
IKN sendiri berlokasi di dua kabupaten yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
Jika bangunan sudah mencapai 100%, maka tampilan Ibu kota Nusantara ini sangat megah dan menjadi ikon Indonesia.
Namun kini Presiden Jokowi dinyatakan belum bisa ngantor di IKN imbas kendala air bersih dan listrik.
Saat ini Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang mengusahakan sarana dan prasarana, air, dan listrik di IKN agar segera rampung.
Sebagaimana dilansir AyoBogor.com dari thestar.com.my, media Malaysia ini sempat mengomentari tentang Jokowi yang menunda berkantor di IKN.
Media ini juga mengemukakan bahwa tertundanya pindah ke IKN lantaran proyek-proyek infrastruktur utama, seperti pasokan air dan listrik yang sejauh ini gagal memenuhi tenggat waktu penyelesaian pada bulan Juli.
IKN merupakan proyek besar relokasi Jokowi, dan pemerintahannya telah berupaya untuk menyelesaikannya sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
Saat ditanyai mengenai pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Jokowi mengemukakan pemerintahannya tidak ingin terburu-buru.
Ketua Satgas Pembangunan Nusantara, Danis Sumadilaga juga mengemukakan bahwa progres pembangunan Istana Kepresidenan sudah mencapai 92%.