Sehingga pemerintah tidak bisa melihat hanya sebagai satu persatu masalah tetapi semua saling terkait.
Selain itu, menurutnya, polikrisis ini memiliki dampak yang sangat besar untuk manusia tetapi masalah yang menjadi sorotan saat ini adalah perubahan iklim.
Hal ini pun membuat Shanti Dewi Mulyaraharjani selaku pakar hukum dan juga merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pendapatnya.
Shanti menyampaikan, sebaiknya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menanyakan krisis ini ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog terlebih dahulu.
Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menurutnya harus dilakukan transparansi (keterbukaan) serta kronologi yang jelas sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat mengenai krisis ini.
Sementara itu, Sonya Mamoriska selaku Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog menyampaikan, melalui berbagai upaya yang dilakukan, perusahaan umum ini menjamin dan memastikan rantai pasok pangan tetap terjaga demi ketahanan pangan nasional.
Lebih lanjut, Sonya menyampaikan perubahan fungsi Perum Bulog dari waktu ke waktu tidak merubah komitmen pihaknya untuk tetap menjadi pemimpin pasok pangan yang terpercaya.
Sonya menambahkan, pihaknya terus meningkatkan pelayanan sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan ke-4 visi transformasi pihaknya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui perusahaan umum ini berencana untuk melakukan kerja sama pangan berupa beras dengan Kamboja.
Bayu menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di Phnom Penh (ibu kota Kamboja).
Ada tiga alasan Indonesia melakukan kerja sama impor beras dengan Kamboja ini yaitu pertama, untuk ketahanan pangan yakni untuk memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam keadaan aman secara terus menerus.
Pasalnya seperti diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang mengonsumsi beras dalam jumlah besar.
Kedua, diversifikasi (pemvariasin) sumber impor. Seperti diketahui, Indonesia banyak mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam serta agar Indonesia memiliki alternatif lain pemerintah pun memilih Kamboja sebagai negara yang mengimpor beras ke Indonesia karena produksi beras di negara ini melimpah.
Terakhir, harga dan kualitas yang kompetitif. Kamboja mampu menawarkan harga beras dengan kompetitif dan kualitas yang baik.
Sehingga dapat menguntungkan Indonesia secara ekonomi dengan memperoleh beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.***