AYOBOGOR.COM -- Pembangunan IKN diminta dihentikan sementara oleh sejumlah pihak, salah satunya Greenpeace.
Organisasi non profit itu berpandangan jika pembangunan IKN memperparah krisis air di Provinsi Kaltim.
Hal tersebut dinilai karena Jokowi dalam pembangunan ibu kota baru tersebut tidak memprioritaskan prasyarat lingkungan dan sosial.
Sehingga perubahan iklim yang makin buruk terjadi.
Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menilai Kaltim termasuk wilayah yang mengalami krisis air.
Hal itu disebabkan karena dampak dari perubahan iklim.
Ia juga berpandangan, banyak hutan yang telah dibabat dan digantikan jadi perkebunan sawit maupun pertambangan juga membuat serapan air jadi minim.
"Kalimantan dikenal kawasan hutan tapi airnya tidak ada, bisa jadi ini menandakan krisisnya meningkat.
Artinya memang di level 7-8 kalau kita mau lihat dari skala 10.
Ini akan bermasalah ke depan karena sekarang saja penduduknya masih sedikit, apalagi kemudian sudah ada penduduk," jelasnya belum lama ini.
Ia juga menilai permasalahan lingkungan yang terjadi juga diduga jadi penyebab belum ada investor asing yang masuk ke IKN.
