AYOBOGOR,COM -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Cibinong, kabupaten Bogor akhir pekan kemarin menuturkan bahwa pemerintah membutuhkan lembaga sosial non government atau NGO dan perguruan tinggi untuk menekan angka kemiskinan hingga dibawah 5 persen.
Saat ini angka kemiskinan di tingkat nasional masih berada di angka 9,03 persen, dan Presiden Prabowo Subianto menargetkan bisa menekan angka kemiskinan hingga dibawah 5 persen di Tahun 2029 mendatang.
"Pemerintah pusat, pemerintah daerah tentunya membutuhkan lembaga sosial non govermen (NGO) maupun perguruan tinggi untuk menekan angka kemiskinan, dimana target pemerintah pusat di Tahun 2029, berada dibawah 5 persen," tutur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Cibinong, Sabtu, (8 Februari 2025).
BACA JUGA : City Garden Eat and Play, Wahana Bermain Terbesar di Bogor, Intip Rincian Harga Tiketnya!
Gus Ipul yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur itu menegaskan sebesar apapun uang pemerintah, tidak akan cukup untuk memberantas kemiskinan.
"Konon katanya total besar Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu Rp 500 triliun untuk memberantas kemiskinan, namun jumlah itu tetap tidak cukup hingga butuh lembaga sosial NGO," tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan untuk Kabupaten Bogor, Kementerian Sosial mengucurkan hingga Rp 1 triliun pertahun untuk meberantas kemiskinan yang terbagi dalam beberapa pos-pos, jumlah itu terbilang lebih besar dari daerah lainnya.
"Saya sudah jabarkan semua informasi tersebut ke Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri, Kepala Dinas Sosial Farid Ma'ruf dan jajaran, hal ini karena bagian dari keterbukaan informasi publik," jelasnya.
Program pemerintah pusat dalam memberantas kemiskinan pun didukung oleh beberapa lembaga sosial NGO, salah satunya yaitu Belas Kasih.
Manager CSR Belas Kasih Dedi Abdul Gani semakin optimis bisa bersinergi dan membantu pemerintah, tak hanya memberikan santunan, pihaknya juga akan membantu masyarakat berkategori miskin dan miskin ekstrim agar berdaya dan mandiri.
"Masyarakat berkategori miskin dan miskin ekstrim tidak hanya kami berikan santunan uang maupun barang, tetapi juga pelatihan dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," ungkap Dedi Abdul Gani.
Dedi Abdul Gani melanjutkan dengan program pemberian santunan dan pemberdayaan, pemberantasan kemiskinan bisa lebih maksimal dan lebih cepat lagi.
"Kami yakin, bisa semaksimal mungkin bisa ikut mewujudkan target penurunan angka kemiskinan hingga dibawah angka 5 persen di Tahun 2029 mendatang dengan mengubah nasib sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial menjadi pelaku UMKM," lanjutnya.