"Saya pahami tindakan kepala sekolah yang menghindari pungli. Semua kegiatan yang menunjang belajar, mengajar, pembentukan karakter itu sebaiknya direncanakan dan dialokasikan di dana BOS," katanya.
Hanya saja tidak dipungkiri jika aktivitas seperti itu tidak bisa masuk BOS. Karenanya, Bima menyebut bisa dengan pendanaan lain selama itu disepakati.
"Tapi, kalaupun tidak masuk Dana BOS, bisa dengan sumber pendanaan lain selama sifatnya sumbangan, bukan pungutan," kata dia.
Bima pun mengungkapkan letak perbedaan antara sumbangan dengan pungutan.
Menurut dia, sumbangan bersifat sukarela sehingga tidak membebankan antara yang mampu dan mau serta sebaliknya.
"Yang tidak mampu, nggak apa-apa. Apalagi bermanfaat untuk anak-anak," kata dia.
Sementara pungutan sifatnya wajib sehingga bisa membebani pihak yang tidak mampu dan mau membayar. "Ini nggak boleh (pungutan)" kata dia.
Karena itu, dia sadar, banyak kegiatan siswa yang membutuhkan kucuran anggaran tambahan, misalnya kegiatan ekstrakulikuler dan pelrombaan.
Agar tidak terjadi blunder, maka pihaknya menyiapkan peraturan wali kota (perwali) yang akan merinci urusan tentang hal tersebut.
"Insya Allah (perwali) tuntas 1-2 pekan ke depan. Supaya semua jelas. Kepala sekolah dan guru aman, serta murid dan orangtua tidak terbebani," kata Bima Arya.