Lebih jauh lagi, RUU TNI juga ingin mengubah klausul mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang seharusnya memerlukan persetujuan DPR, menjadi cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ini dikhawatirkan akan mengurangi kontrol sipil dan meningkatkan dominasi militer dalam kebijakan domestik.
Hal ini mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kewenangan antara lembaga negara.
Sebagai solusi, para penandatangan petisi mendesak pemerintah dan DPR untuk mengutamakan modernisasi alutsista, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, dan memastikan profesionalisme TNI dengan memperhatikan keseimbangan gender serta lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.
Ajakan untuk menandatangani petisi tersebut juga terus digaungkan di media sosial. Bahkan pada hari ini, tagar #TolakRUUTNI menjadi trending topik di media sosial X dengan total postingan mencapai lebih dari 97 ribu.***