AYOBOGOR.COM - Pemerintah berencana akan menghapus Bantuan sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2023 mendatang.
Salah satu bansos yang akan dihapus pemerintah yaitu Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Pemberian bansos BSU tersebut merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.
Baca Juga: Pencairan THR dan Gaji ke 13 Dipercepat untuk PNS atau ASN
Saat ini, pemerintah sedang meninjau ulang DTKS yang ada sebelum memutuskan untuk menghapus Masyarakat yang masuk dalam DTKS disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tidak akan melanjutkan BSU di tahun 2023 mendatang.
Alasan pemerintah menggulirkan BSU lanjut Airlangga karena adanya kenaikan harga BBM.
Untuk tahun 2023 mendatang dipastikan tidak akan dicairkan.
Baca Juga: Motor Listrik Bersudsidi Bakal Jadi Primadona di 2023, Ini Daftar Motor Listrik di Indonesia
"Sementara ini belum ada lagi (untuk tahun 2023)" ucap Airlangga dilansir AYOBOGOR.COM dari Suara.com
Berikut bansos yang tidak akan dilanjutkan pada tahun 2023, diantaranya:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Pemerintah sedang melakukan evaluasi DTKS sebelum mencairkan bansos PKH kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga: Murah! Ini Harga Yamaha Ego Avantiz 125 CC
Hal ini bisa saja memungkinkan beberapa KPM yang sebelumnya mendapatkan bansos bisa dicoret dan tak lagi mendapatkan bansos seperti sebelumnya.
