AYOBOGOR.COM -- Masyarakat Jawa Barat tentu sudah menantikan pembukaan PPPK 2022-2023. Ayobogor.com akan mengulas daftar formasi PPPK 2022 Jawa Barat untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Berdasarkan laman resmi Pemprov Jawa Barat telah mengumumkan PPPK atau Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga sering disingkat P3k baik untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Sebelum mendaftar, sebaiknya masyarakat terlebih dahulu membaca formasi PPPK 2022 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat baik itu guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 534 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022.
Nah berikut ini data secara rinci formasi PPPK 2022 Jawa Barat untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Formasi PPPK 2022 Jawa Barat untuk guru sebanyak 3.800. Sedangkan untuk Formasi PPPK 2022 Jawa Barat tenaga kesehatan sebanyak 731 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 40 Formasi.
Pendaftaran PPPK 2022 Jawa Barat untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis
Cara mendaftar PPPK 2022 Jawa Barat secara online di www.sscasn.bkn.go.id.
Secara rinci masyarakat Jawa Barat bisa mengakses link ini klik di sini.
Adapun persyaratan PPPK 2022 Jawa Barat untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisia Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik