AYOBOGOR.COM – Berikut ini telah dirangkum mengenai informasi pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2023 dan BPNT.
Pada Rabu, 8 Februari 2023 Menteri Sosial mengadakan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI.
Membahas terkait dengan pencapaian ataupun realisasi bantuan sosial ataupun anggaran Kementerian Sosial ditahun 2022, dimana hasil nya sudah mencapai 98% anggaran sudah terserap di Kemensos.
Termasuk untuk anggaran bantuan sosial PKH dan juga BPNT ditahun 2022 lalu, untuk anggaran tahun 2023 saat ini bagaimana?
Beredar kabar setelah rapat kemarin bahwa anggaran bantuan sosial diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Namun pihak Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwasannya anggaran yang diblokir tersebut bukan termasuk anggaran bantuan sosial.
Hal tersebut semakin menjelaskan bahwasanya bantuan sosial akan segera dicairkan, hanya menunggu data-data siap dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
Dalam rapat kerja tersebut sebagian besar dari komisi 8 DPR RI mengatakan bahwasanya penyaluran melalui PT Pos Indonesia lebih baik.
Dikarenakan nantinya akan lebih mudah dikontrol atau diawasi apabila pencairannya melalui PT Pos Indonesia.
Namun, ada juga salah seorang anggota dewan yang menyampaikan ketika pencairan melalui PT Pos Indonesia.
Dikhawatirkan adanya penyalahgunaan dari Kepala Desa, RT, RW, atau ada juga pendamping sosial maupun oknum dari masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bantuan sosial berupa pungutan liar.
Tentunya hal ini harus dievaluasi oleh Kementerian Sosial tentunya harus ada punishment atau hukuman atau sanksi yang jelas terhadap oknum-oknum yang melakukan pungutan liar.
Terutama pungutan liar bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial ketikan bantuan sudah dicairkan baik PKH, BPNT ataupun bantuan-bantuan lain.
Apakah bantuan PKH dan BPNT alokasi Januari, Februari dan Maret sudah pasti akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia?