AYOBOGOR.COM – Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial Republik Indonesia menyindir daerah-daerah yang lamban dalam penanganan DTKS bagi KPM bansos 2023.
Berdasarkan hasil rapat Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu, 8 Februari 2023, Tri Rismaharini menegaskan bahwa terdapat daerah-daerah yang lambat akan penanganan DTKS.
Penanganan yang lambat oleh pihak Daerah dalam penetapan DTKS membuat penyaluran bansos seperti PKH dan BPNT Tahap 1 terhambat.
Baca Juga: Jokowi Hadiri HPN 2023 di Kota Medan
Seperti diketahui, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menyalurkan bansos 2023 agar tepat sasaran.
Bagi masyarakat yang terdaftar di DTKS dan berstatus sebagai KPM maka kemungkinan besar berhak mendapatkan bansos 2023 seperti PKH, BPNT ataupun PENA.
Sementara itu, Tri Rismaharini menegaskan bahwa persiapan penyaluran sudah mencapai 99 persen.
“Penyaluran bansos itu tidak terlalu sulit asal datanya benar”, Ujar Tri Rismaharini.
Baca Juga: Makin Jelas Alurnya! Ini Kriteria Penerima Bansos PENA Untuk Semua KPM PKH, Cek Ketentuan Terbaru!
Pihak Kemensos, kini sedang rutin untuk melatih pihak daerah yang kurang aktif dalam penanganan DTKS.
Hal tersebut dilakukan mengingat data yang masuk ke dalam Kemensos merupakan usulan yang ditetapkan daerah.
Tri Rismaharini menyebut bahwa terdapat beberapa daerah yang lamban dalam penanganan DTKS.
“Kita sudah sepakat dengan APH jika dalam waktu satu bulan belum menyetujui dan menetapkan maka artinya disetujui,” Ucap Tri Rismaharini.
Baca Juga: DPR RI Usul 3 Kriteria yang Tak Akan dapat Bansos dari Pemerintah Lagi, Apa Saja?