AYOBOGOR.COM -- Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) pada bulan Februari dan Maret 2025, dengan pencairan tahap pertama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah dilakukan di PT Pos Indonesia.
Pencairan tersebut dipastikan akan selesai sebelum memasuki bulan Ramadan yang diperkirakan akan dimulai pada Maret 2025. Bantuan ini menjadi tambahan setelah pencairan PKH dan BPNT tahap pertama 2025.
Dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak ketidakpastian ekonomi, pemerintah tidak hanya menyalurkan PKH dan BPNT, tetapi juga Bansos lainnya yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi BBM, serta berbagai stimulus lainnya.
Setidaknya terdapat lima jenis Bansos tambahan yang akan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setelah penyaluran PKH dan BPNT tahap pertama.
Masyarakat yang belum mencairkan bantuan PKH dan BPNT diharapkan dapat segera mendapatkan giliran pencairannya, dengan informasi lebih lanjut yang akan diberikan oleh PT Pos, staf desa, serta pendamping sosial.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pencairan Bansos untuk triwulan pertama 2025 sudah hampir mencapai 90% dan dipastikan akan tuntas sebelum bulan Ramadan.
“Pencairan Bansos untuk triwulan pertama sudah hampir selesai, dan kami targetkan rampung sebelum memasuki bulan puasa,” kata Menteri Sosial saat konferensi pers di Jakarta pada 18 Februari 2025.
Setelah penyaluran PKH dan BPNT tahap pertama selesai, berbagai bantuan sosial tambahan akan segera disalurkan. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2025
Bantuan ini diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini mencakup semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMK, termasuk SLB dan program kesetaraan. Pencairan KIP dibagi dalam tiga termin, dengan termin pertama yang akan dicairkan pada Februari-April 2025.
2. BLT Dana Desa Tahap 2 Tahun 2025
Bantuan ini disalurkan bagi desa yang telah menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing penerima akan menerima Rp300.000 per bulan, dengan total Rp600.000 untuk daerah yang menyalurkan dalam dua bulan.
3. Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Joko Widodo meluncurkan program makan bergizi gratis untuk siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta santri pesantren. Program yang menggunakan anggaran APBN ini telah diterapkan sejak 6 Januari 2025 dan diharapkan membantu meringankan beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.
4. Diskon Tarif Listrik 50%
Pemerintah telah mengumumkan diskon tarif listrik 50% untuk tahap kedua, yang dimulai pada 1 Februari 2025 dan akan berlanjut selama beberapa bulan mendatang. Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam menghadapi biaya hidup yang tinggi.
5. Bantuan Beras 10 Kg
Sempat ditunda dari jadwal pencairan Januari dan Februari 2025, bantuan beras 10 kg akhirnya dijadwalkan untuk segera disalurkan setelah proses pemutahiran data sosial ekonomi (Reksosek) selesai. Penundaan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui Bulog.
Pemerintah memutuskan untuk menunda distribusi beras 10 kg tersebut guna mengontrol inflasi pangan dan memastikan penyerapan beras oleh Bulog pada masa panen raya. Meskipun sempat tertunda, pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan bantuan beras kepada 16 juta keluarga miskin.