Selain itu, perbedaan besar dalam jumlah kekayaan juga dipengaruhi oleh sektor yang mereka geluti sebelum masuk ke pemerintahan.
Menteri yang memiliki investasi besar di sektor properti dan saham cenderung memiliki nilai kekayaan yang lebih tinggi.
Laporan kekayaan pejabat negara penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan adanya transparansi, publik bisa menilai apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak dalam kepemilikan harta pejabat negara.
Dalam beberapa kasus, LHKPN juga dapat membantu mendeteksi adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara bisnis pribadi seorang pejabat dengan kebijakan yang mereka buat.
Perlu dicatat bahwa nilai kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN bukanlah angka tetap.
Kekayaan para menteri dapat berubah seiring waktu karena berbagai faktor, seperti investasi baru, perubahan harga aset, atau pengeluaran pribadi mereka.
Selain itu, ketika pejabat menjabat dalam pemerintahan, mereka memiliki aturan terkait kepemilikan bisnis.
Beberapa di antaranya harus melepas atau mengalihkan kepemilikan perusahaan mereka untuk menghindari konflik kepentingan.
Kelima menteri terkaya di Kabinet Indonesia Maju memiliki latar belakang bisnis yang kuat sebelum menjabat sebagai pejabat negara.
Widiyanti Putri Wardhana menempati posisi pertama dengan kekayaan Rp5,4 triliun, disusul oleh Sakti Wahyu Trenggono, Erick Thohir, Andi Amran Sulaiman, dan Rosan Roeslani.***