AYOBOGOR.COM - Pencairan bantuan sosial (Bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2025 masih tertunda.
Meskipun informasi awal menyebutkan bahwa bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan akan dicairkan pada awal tahun ini, hingga kini belum ada kepastian terkait pencairannya.
Menurut Lutfi, seorang pendamping sosial di chanel YouTube Diary Bansos, sejumlah faktor menjadi penyebab keterlambatan ini.
Baca Juga: Dari Taylor Swift hingga Kanye West, Inilah Deretan Publik Figur yang Memiliki Shio Ular
Dalam penjelasannya, Lutfi mengungkapkan bahwa pencairan BPNT di awal tahun 2025 sebenarnya sudah direncanakan, namun sampai saat ini, bantuan tersebut belum juga turun.
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dan akun Instagram Kemensos, saat ini proses pencairan sedang mengalami keterlambatan.
"Pencairan BPNT yang direncanakan mulai bulan Januari ini masih belum terwujud. Penyebabnya adalah ketidakpastian mekanisme dan status data yang harus selesai terlebih dahulu," kata Lutfi.
Lutfi melanjutkan, bahwa salah satu faktor utama penundaan ini adalah proses finalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: Profil Rudy Susmanto, Bupati Kabupaten Bogor Terpilih yang Belum Ditetapkan KPU
Proses ini melibatkan gabungan berbagai data dari Kementerian Sosial, BPS, PLN, dan sejumlah lembaga lainnya.
Saat ini, data tersebut sudah mencapai 98% selesai, namun masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan.
“Pemerintah sedang memproses data yang lebih akurat dan relevan, agar penyaluran bansos dapat tepat sasaran. Proses finalisasi data ini penting agar tidak ada penerima bantuan yang tidak berhak,” jelas Lutfi.
Penyaluran BPNT dan PKH tahun 2025 diperkirakan akan dilakukan lebih terstruktur dan lebih cepat setelah DTSE selesai diproses. Selain itu, wacana mengenai digitalisasi bantuan sosial juga sedang digodok oleh pemerintah.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Jenal Mutaqin, Sempat Jadi Pramuniaga Sebelum Akhirnya Jadi Wakil Wali Kota Bogor