Salah satu perubahan yang mungkin terjadi adalah penerima manfaat bantuan akan menerima barcode yang membatasi barang yang bisa dibeli dengan bantuan tersebut, seperti beras dan telur, untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Meskipun ada ketidakpastian terkait waktu pencairan, Lutfi tetap berharap agar proses ini segera selesai demi kemudahan dan kesejahteraan penerima manfaat.
"Kami berharap agar pemerintah dapat mempercepat proses finalisasi dan penyaluran bantuan, agar keluarga penerima manfaat (KPM) bisa segera mendapatkan hak mereka," tambahnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan bantuan sosial untuk PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025 bisa segera dicairkan setelah semua data finalisasi diselesaikan.***
