Sementara itu, BPNT akan diberikan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah pada masing-masing daerah.
Data penerima akan diverifikasi melalui Data Tunggal Terpadu Sosial Ekonomi yang divalidasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan.
Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga akan melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan mendukung pendidikan anak usia 6-21 tahun.
Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Dengan penerapan data terpadu ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan di tahun 2025 dapat lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, seluruh program bansos dapat membawa manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.***