AYOBOGOR.COM - Mulai 1 Januari 2025, Indonesia akan memberlakukan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, naik dari tarif sebelumnya yang sebesar 11 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kenaikan PPN 12 persen salah satu tujuannya untuk sukseskan program makan bergizi gratis," ungkap Airlangga dalam konferensi pers pada 16 Desember 2024 di Jakarta.
Baca Juga: Nomor Rekening BRI Tidak Muncul di Aplikasi BRImo? Jangan Panik, Begini Solusinya!
Airlangga menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk program MBG pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 71 triliun, yang membutuhkan pendanaan besar.
Oleh karena itu, kenaikan PPN ini diharapkan dapat menjadi sumber dana yang cukup untuk membiayai program tersebut.
Selain itu, Airlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa tarif PPN yang lebih tinggi akan mendukung program-program lain di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Kenaikan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kedaulatan pangan dan energi Indonesia, yang merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Cara Isi Token Listrik Lewat Aplikasi BRImo Terbaru 2024, Simpel Gak Pake Ribet!
Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha, terutama UMKM dan padat karya, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok," tambah Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan stimulus dan insentif untuk meredam dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan APBN. "APBN merupakan instrumen negara untuk menjaga seluruh masyarakat dan perekonomian," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: 5 Fakta Terbaru Soal Penggeledahan Kantor Bank Indonesia, Ada Dugaan Korupsi Dana CSR