Di sisi lain, Apindo Sumatera Selatan juga menyampaikan sikap serupa. Ketua Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih, menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu rumusan dan aturan teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait implementasi kenaikan UMP.
Apindo Sumsel juga mengingatkan bahwa nilai UMP dan kondisi ekonomi di tiap provinsi bisa berbeda, sehingga perlu pertimbangan khusus.
Kenaikan 6,5% ini juga mendapat kritikan dari pihak lain, seperti Bhima Yudhistira Adhinegara dari Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menilai angka ini masih jauh dari ideal untuk mendorong konsumsi rumah tangga.
Menurut Bhima, dengan menggunakan formula lama, kenaikan UMP seharusnya mencapai 6,79%, dan seharusnya lebih tinggi lagi untuk menggerakkan perekonomian domestik.
Baca Juga: Tips Jitu Agar Dapat skor Maksimal di SKB Non CAT CPNS 2024 di Kementerian Agama, Kuasai 3 Hal Ini!
Meski demikian, beberapa serikat pekerja seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menerima keputusan ini dengan catatan.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menganggap bahwa 6,5% sudah mendekati tuntutan buruh yang sebesar 8%.
Namun, ia berharap pemerintah masih bisa mempertimbangkan revisi lebih lanjut agar kenaikan UMP bisa lebih tinggi, sehingga buruh dapat lebih terdorong untuk meningkatkan daya beli mereka.
Sebagai kesimpulan, meskipun keputusan pemerintah untuk menaikkan UMP sebesar 6,5% diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun kebijakan ini menyisakan ketidakpastian bagi pengusaha.
Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dari dunia usaha agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, tanpa mengorbankan daya saing industri dan keberlangsungan lapangan pekerjaan di Indonesia.***