AYOBOGOR.COM -- Beberapa hari terakhir, tepatnya sejak tanggal 21 November 2024, sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melaporkan adanya saldo masuk di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
Banyak yang mengklaim bahwa saldo tersebut merupakan pencairan bantuan BPNT alokasi November-Desember. Namun, hingga saat ini, status pencairan tersebut masih belum merata, dan sejumlah KPM masih harus menunggu.
Pada tanggal 21 November, sejumlah KPM melaporkan adanya saldo yang masuk, namun dengan nominal yang terbilang tidak biasa, seperti Rp36.000 atau Rp38.500, yang dinilai "nanggung" dan belum mencerminkan total bantuan yang diharapkan.
Sejumlah pengklaim juga melaporkan bahwa KKS Bank BNI sudah mulai mencairkan bantuan secara bertahap. Namun, masih banyak yang ragu apakah ini benar-benar pencairan untuk alokasi bulan November-Desember atau hanya pencairan bantuan susulan untuk periode sebelumnya.
Pada tanggal 23 November, beberapa KPM kembali melaporkan adanya saldo masuk ke KKS mereka, kali ini dengan nominal Rp4.000, yang diikuti dengan informasi terkait kartu KKS yang digunakan.
Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan harapan bahwa ini adalah pencairan bantuan BPNT alokasi November-Desember. Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, banyak yang menyadari bahwa saldo yang masuk tersebut ternyata adalah bantuan untuk periode sebelumnya, yakni September-Oktober 2024.
Tampaknya, pencairan bantuan untuk alokasi November-Desember ini masih dalam proses dan belum merata ke seluruh KPM. Beberapa KPM yang telah menerima bantuan sebelumnya mengalami perbaikan data, sehingga pencairan untuk mereka baru dilakukan sekarang.
Masih ada sejumlah KPM yang harus bersabar menunggu pencairan untuk periode November-Desember, yang diperkirakan akan segera dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Pada sistem SIKS-NG, sebelumnya banyak KPM yang melihat status "belum SP2D" (Surat Perintah Pembayaran), yang menunjukkan bahwa pencairan masih belum diproses. Namun, kini sebagian besar KPM sudah melihat perubahan status menjadi "SPM" (Surat Perintah Membayar). Setelah status SPM, biasanya dalam waktu singkat bantuan akan segera dicairkan.
Untuk BPNT, status SPM berarti bahwa dana telah disetujui untuk disalurkan, dan dalam beberapa kasus, pencairan bisa terjadi dalam waktu kurang dari 1 hari setelahnya.
Namun, meskipun sudah ada perubahan status di beberapa bank, pencairan untuk sebagian KPM masih belum merata. Bahkan, beberapa bank Himbara masih mencairkan bantuan secara bertahap.
Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan BPNT dan bantuan sosial lainnya adalah persiapan Pemilu yang sedang berlangsung.
Untuk menghindari penyalahgunaan bantuan sosial terkait dengan kepentingan Pemilu, pemerintah diperkirakan akan menunda pencairan bantuan yang dilakukan oleh PT Pos hingga setelah pemungutan suara pada 27 November. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Meskipun demikian, pencairan BPNT yang dilakukan melalui KKS, yang menggunakan sistem Bank Himbara, tidak terpengaruh langsung oleh Pemilu. Sehingga, diharapkan bantuan untuk KPM yang terdaftar di KKS Bank Himbara bisa segera cair setelah tahap verifikasi dan proses pencairan selesai.